BEKASI - Proses pembangunan Gereja Santa Clara di Bekasi Utara masih menimbulkan sengketa. Meski sempat menimbulkan aksi unjuk rasa dari beberapa kelompok umat Islam, Gerakan Pemuda Ansor Kota Bekasi, menyampaikan dukungan penuh terhadap proses pembangunan gereja Santa Clara.
Kurang lebih 200 anggota Gerakan Pemuda Ansor dan Banser NU Kota Bekasi menyampaikan surat dukungan tersebut ke Kantor DPRD Kota Bekasi pada Kamis (10/3). Isi surat dukungan terkait pembangunan Gereja Santa Clara ini terdiri dari tiga poin.
"Kita memberitahukan bahwa DPRD Kota Bekasi harus melihat realistis pada fakta hukum, mengenai tuntutan untuk membentuk pansus terkait dengan perizinan rumah ibadah," kata Sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Kota Bekasi, Muhammad Jupri.
Jupri melanjutkan, GP Ansor menyarankan kepada pihak-pihak yang memang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum. Sebab, pembangunan gereja tersebut sudah memenuhi persyaratan hukum dan mendapat IMB dari Pemkot Bekasi pada 2015.
Terlepas dari adanya manipulasi data dan tudingan-tudingan lain, kata Jupri, Indonesia adalah negara hukum. Ada penegak hukum yang berwenang menyelesaikan persoalan tersebut. "Kita juga menyarankan kalau memang tidak merasa puas terhadap keputusan pemerintah, silakan melakukan gugatan ke PTUN," kata Jupri.
Kedatangan Gerakan Pemuda Ansor Kota Bekasi ini ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai. Secara diplomatis, Tumai menanggapi positif aspirasi yang disampaikan oleh GP Ansor.
Diketahui, pembangunan Gereja Santa Clara di Bekasi Utara menuai penolakan dari sejumlah kelompok umat Islam yang mengatasnamakan Forum Silaturahmi Umat Islam Kota Bekasi. Namun, seruan penolakan tersebut mendapat kecaman dari kelompok Islam yang berlatarbelakang Nahdliyin.
“Kami menolak keras seruan yang berpotensi kepada kekerasan. Apalagi yang menyangkut SARA, karena tidak mencerminkan Islam yang Rahmatan Lil’alamin yang senantiasa menghargai antar umat beragama dan bebas memeluk agama yang dipercayainya,” ujar Ketua GP Ansor Kota Bekasi, Ahmad Yudistira, Jumat (4/3/2016).
Sebagai warga Nahdliyin, Yudistira meminta agar semua umat satu sama lain bisa saling menjaga kerukunan, baik yang menyangkut peribadatan maupun pembangunan sarananya. Adanya ajakan atau seruan penolakan pembangunan Gereja Santa Clara menurutnya, sebagai bentuk hasutan yang tidak bertanggung jawab.
Dijelaskan Yudistira, Indonesia merupakan Negara yang memiliki norma-norma dan toleransi yang tinggi sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Penolakan rencana pembangunan sarana peribadatan jelas sangat bertentangan dengan sila pertama dan ke-tiga yakni, “Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia”
“Jadi, jika ada yang melarang warga Negara Indonesia mau mendirikan tempat ibadah, padahal agama yang dianutnya merupakan salah satu agama yang diakui oleh Negara. Itu sama dengan menentang aturan Pemerintah,” tegasnya.
Dan untuk pihak Kepolisian lanjutnya, agar bisa melerai konflik tersebut. Sebab, bila tidak, maka dikhawatirkan bisa terjadi ketegangan antar kelompok yang berbuntut atau berpotensi terjadinya perpecahan. Polisi kata Yudistira, sepatutnya menjalankan protap yang ada dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
“Polisi sebagai penegak hukum harus menjalankan protap, jika ada kelompok yang mengganggu ketertiban dan keamanan termasuk kenyamanan, maka wajib hukumnya polisi untuk mengambil tindakkan tegas, ya dibubarkan,” tandasnya.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris GP Ansor Kota Bekasi, Muhamad Jufry yang justru mempertanyakan balik letak kesalahan rencana pembangunan Gereja Santa Clara, karena menurutnya, semua mekanisme sudah ditempuh. Ia menyarankan, kepada kelompok yang menolak pembangunan Gereja agar menempuh jalur hukum. Hal itu menurut Jufry lebih menunjukkan sikap kearifan terhadap sesama.
“Kita ini Negara hukum, jangan sampai kita dicederai oleh kelompok yang hanya bisa menghasut tanpa dasar dan menimbulkan perpecahan,” ingatnya.
Tidak hanya itu, GP Ansor dikatakannya, menyerukan kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam konflik SARA. Dan kepada pihak lain, ia menghimbau agar tidak menghasut masyarakat lain untuk mengikuti tindakan atau langkah yang salah.
“Kalau ada yang demo, maka GP Ansor Kota Bekasi akan turun menentang,” tutup Jufry seraya menyatakan filosofi PBNU yakni, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan patuh terhadap Undang-Undang.
Sumber:
0 Komentar untuk "GP Ansor dan Banser NU Dukung Penuh Pembangunan Gereja Santa Clara: "Ada Demo Lagi, Kita Turun""